Berikut ini contoh Skripsi Judul : Fungsi Pengaturan Dan Pengawasan Perbankan Di Indonesia Setelah Disahkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan

tinjauan hukum tentang peralihan pengawasan perbankan dari ...
disahkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa. Keuangan, kemudian 31 Desember 2013 kewenangan pengawasan perbankan telah resmi dialihkan kepada Otoritas Jasa Keuangan. Permasalahannya adalah bagaimana akibat hukum terhadap Bank Indonesia atas peralihan pengawasan.

BAB II PERAN OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM MENGAWASI ...
Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan berawal dari adanya keresahan dari beberapa pihak dalam hal fungsi pengawasan. Bank Indonesia. Krisis yang melanda .... Pada tahun 2011 pemerintah akhrinya secara resmi mengesahkan Undang-Undang Nomor 21. Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan sehubungan ...

bab ii otoritas jasa keuangan sebagai lembaga yang independen
sudah tepatkah pemindahan fungsi pengawasan perbankan yang semula ditangani oleh Bank Indonesia. 34. Setelah keluarnya Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang. Otoritas Jasa Keuangan yang diundangkan tanggal 22 November 2011, pengaturan dan pengawasan sektor perbankan yang semula berada ...

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Bank adalah bagian dari ...
Pasal 3 Undang-undang Perbankan No. 7 Tahun 1992 , merumuskan mengenai fungsi perbankan yaitu, bahwa fungsi utama perbankan. Indonesia adalah sebagai penghimpun dan ... dibentuklah Otoritas jasa Keuangan dengan dasar Undang-Undang Nomor 21 tahun ... Dimana fungsi pengawasan lembaga keuangan.

BAB II KEDUDUKAN OTORITAS JASA KEUANGAN SEBAGAI ...
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Dalam Undang -. Undang tersebut dijelaskan bahwa tugas pengawasan terhadap bank akan ... dari lembaga yang memiliki otoritas pengaturan dan pengawasaan terhadap sektor jasa keuangan. Sedangkan ketentuan mengenai jenis-jenis produk jasa ...

kewenangan otoritas jasa keuangan (ojk) sebagai lembaga ...
Keuangan sebagai lembaga pengawas perbankan diatur di dalam Pasal 7. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan yang kewenangan tersebut meliputi kewenangan pengawasan, pengaturan dan mengenai kesehatan bank. Pengawasan tersebut dibangun atas tiga pilar yaitu regulasi, ...

21 BAB II PERANAN OTORITAS JASA KEUANGAN SEBAGAI ...
Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia ... 21. Jika Rancangan Undang-undang (RUU) OJK disahkan menjadi UU, maka tugas, fungsi, dan wewenang pembinaan dan pengawasan atas sektor jasa ... dengan kompetensi di bidang pengaturan dan pengawasan keuangan. Ini.

BAB II PENGATURAN TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN A ...
keuangan dan amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank ... terjadi pada Indonesia tahun 1997-1998 berpengaruh besar terhadap pembentukan ... disahkan, maka otomatis tugas, fungsi dan wewenang pembinaan dan pengawasan atas sektor jasa keuangan beralih ke institusi baru yang disebut OJK.

bab iv analisis hukum tentang peralihan pengawasan perbankan ...
KEPADA OTORITAS JASA KEUANGAN DIHUBUNGKAN. DENGAN UNDANG- UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2011. TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN. A . Akibat Hukum Terhadap Bank Indonesia Atas Peralihan Pengawasan. Perbankan Dari Bank Indonesia Kepada Otoritas Jasa Keuangan. Dihubungkan Dengan ...

S47414-Irfan Triawan
Penerapan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan Terhadap. Stabilitas Sistem Keuangan”. Tulisan ini merupakan ringkasan dari skripsi yang dimaksud. ABSTRAK. Skripsi ini membahas mengenai implikasi dari berpindahnya fungsi pengaturan dan pengawasan dari Bank Indonesia ...


Users Rated 5 / 5 based on 140

Close (X)
Channel Youtube Anak-anak